POSKOTAKALTIMNEWS, BALIKPAPAN: Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud  mengakui persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim hingga kini belum sepenuhnya selesai. Hal itu terlihat dari kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah yang masih sangat fluktuatif.

Salah satu kondisi terparah terjadi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), tepatnya di Sendawar. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tercatat mencapai 409 atau masuk kategori berbahaya. Sementara kondisi udara di Samarinda menunjukkan perbaikan, dari ISPU 100 menjadi 32.

Bahkan, pada 2 Oktober 2026, konsentrasi PM2,5 di Kutai Barat mencapai sekitar 740 µg/m³. Rata-rata paparan tercatat mencapai 13,3 kali di atas baku mutu di Kutai Barat, 12,7 kali di Kutai Timur, dan 10 kali di Mahakam Ulu.

"Karena itu, penanganan karhutla harus lebih preventif dan terintegrasi. Begitu hotspot meningkat, patroli dan pencegahan harus bergerak," tegas Gubernur Rudy saat membuka Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Aula Makodam VI Mulawarman, Rabu (7/10/2026).

Gubernur meminta seluruh unsur menggunakan satu data yang terintegrasi, meliputi data hotspot, cuaca, kualitas udara hingga kondisi kesehatan masyarakat.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus diperkuat. Perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan juga diminta memastikan kesiapan personel, peralatan pemadam serta sumber air untuk menghadapi potensi kebakaran.

Saat ini Kaltim memiliki kekuatan 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla dan 301 regu Masyarakat Peduli Api dengan total 5.867 personel. Seluruh kekuatan tersebut, menurut Gubernur, harus benar-benar terintegrasi dalam sistem penanganan di lapangan.

"Kita jangan hanya berbicara tentang jumlah titik api, karena ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah sejauh mana masyarakat terlindungi," tegasnya.

Gubernur Rudy menegaskan, karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

Data Dinas Kesehatan Kaltim mencatat sebanyak 13.086 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dalam pelaporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026. Bahkan, kasus mingguan sempat meningkat hingga 5,4 kali.

Karena itu, perlindungan harus diprioritaskan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan balita, lanjut usia, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan surveilans ISPA dan pneumonia, kesiapan Puskesmas, ketersediaan obat dan alat pelindung, serta penyampaian informasi yang sederhana dan cepat kepada masyarakat terkait pembatasan aktivitas di luar ruangan.

Selain ISPA, dampak kemarau juga terlihat dari tingginya kasus diare. Tercatat 35.105 penderita diare dengan lima kasus kematian. Ancaman penyakit lainnya yang juga perlu diwaspadai adalah demam berdarah dengue (DBD).

"Karena itu, karhutla, kekeringan, kualitas air dan kesehatan harus kita tangani secara terintegrasi, bukan sektoral," tandasnya.

Dampak kemarau juga harus diantisipasi dari sisi ketersediaan dan kualitas air. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memantau 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota dan seluruhnya berstatus tercemar ringan.

Menurut Gubernur, ketika debit sungai menurun, kemampuan sungai untuk mengencerkan beban pencemar juga semakin berkurang. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama.

Gubernur meminta BPBD dan pemerintah kabupaten/kota segera memetakan wilayah yang rawan mengalami kekurangan air.

Perumda Air Minum di masing-masing daerah juga diminta memastikan kesiapan air baku dan distribusi air bersih. Sementara Dinas Kesehatan harus mengantisipasi dampak kesehatan dan dunia usaha ikut memberikan dukungan ketika kondisi darurat terjadi.

"Jangan sampai pemerintah bergerak setelah masyarakat antre mengambil air. Kita harus hadir sebelum masalah menjadi krisis," harap Gubernur.

Ia juga menegaskan setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat harus memiliki target waktu, penanggung jawab dan rencana aksi yang jelas.

"Setiap keputusan rapat hari ini harus memiliki target waktu, penanggung jawab dan action plan yang jelas," imbuhnya.

Mewakili Pangdam VI Mulawarman, Irdam VI Mulawarman Brigjen Unang Sudargo menyampaikan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab karhutla, yakni faktor manusia dan alam.

Selain aktivitas manusia, kondisi alam seperti fenomena El Nino yang masih berlangsung turut meningkatkan potensi kebakaran.

Sejumlah langkah yang disarankan antara lain penambahan embung air, penguatan armada pemadam kebakaran (Damkar), larangan membakar, perkerasan jalan sebagai jalur penanganan kawasan potensial kebakaran, serta meminta pemerintah daerah menyusun rencana kontingensi bencana sesuai tipologi ancaman di masing-masing wilayah.

Selain membahas karhutla, rapat Forkopimda juga membahas sejumlah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, termasuk ketersediaan listrik, BBM dan LPG.

Rapat yang dimoderatori Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni tersebut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi, pejabat IKN serta sejumlah pimpinan instansi terkait lainnya.(mar)